Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kemenkeu/Biro KLI - Hanny Hardy)

Jakarta, HAISAWIT – Pemerintah memasukkan pengembangan bioenergi berbasis sawit sebagai bagian dari strategi fiskal tahun 2026. Langkah ini diwujudkan lewat percepatan program biodiesel dari B40 menuju B50.

Transisi tersebut merupakan bagian dari strategi ketahanan energi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (20/05/2025).

Pemerintah menilai bahwa bioenergi sawit memiliki potensi besar untuk mendukung pengurangan emisi dan penguatan kemandirian energi. Hilirisasi sawit dinilai sebagai solusi strategis dalam menjawab tantangan transisi energi.

Program B40 telah berjalan, dan kini diarahkan menuju B50. Perluasan ini dianggap sebagai bagian dari upaya akselerasi energi terbarukan.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal agar transisi ini berjalan stabil.

Dalam penyampaiannya, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa peningkatan nilai tambah kelapa sawit melalui program energi akan tetap dilanjutkan. Ini disebut sebagai elemen penting dalam agenda pembangunan nasional.

“Dengan terlaksananya delapan strategi kebijakan tersebut, niscaya dan Insya Allah fondasi ekonomi Indonesia akan terus terjaga tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Sri Mulyani, dikutip laman Kemenkeu, Kamis (22/05/2025).

Kebijakan energi juga terhubung erat dengan rencana menekan impor dan memperkuat posisi industri domestik. Sawit berperan langsung dalam mendukung penghematan devisa melalui pengganti bahan bakar fosil.

Selain energi, agenda pembangunan nasional juga mencakup bidang pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan desa dan UMKM. Seluruh strategi tersebut masuk dalam kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2026.

Dalam paparannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ketahanan energi akan dicapai melalui peningkatan lifting migas, pengembangan EBT, serta stabilisasi harga energi. Kelapa sawit menjadi salah satu komponen penting dalam strategi ini.

Secara umum, kedelapan strategi pembangunan yang disusun pemerintah bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu tujuannya adalah mendorong Indonesia menjadi negara yang tangguh dan mandiri secara energi.

Langkah-langkah tersebut akan dikawal melalui alokasi anggaran yang disesuaikan. Fokusnya adalah pada efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan dari kebijakan yang sudah dirancang.***