Jakarta - Maraknya pabrik sawit berondolan seperti sebuah dilema yang kompleks. Di satu sisi, fenomena ini membawa dampak positif dengan harga beli berondolan yang melampaui harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Namun, di sisi lain, dampak buruknya berpotensi mengganggu proses penetapan harga dan merusak pola kemitraan antara pabrik sawit dengan petani.

Menurut Defris Hatmaja, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, meskipun banyak yang melihat pabrik berondolan sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat, dampak negatifnya tak kalah signifikan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah berkurangnya rendemen yang dihitung dari indeks K karena banyaknya berondolan yang masuk ke dalam pabrik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para petani untuk menjual berondolan kepada pabrik, yang akhirnya mengurangi jumlah TBS yang diproses.

Dampak dari maraknya berondolan ini pun terasa dalam proses penetapan harga, terutama saat membahas rendemen aktual di pabrik yang memiliki mitra. Persentase rendemen yang rendah dapat mengganggu pendapatan petani dan mengganggu hubungan kemitraan antara pabrik dengan petani. Masalah ini juga berdampak pada rapat penetapan harga di tingkat provinsi, di mana usulan rendemen aktual dari masing-masing pabrik sawit mitra dapat terganggu oleh kondisi tersebut.

Selain itu, masalah berondolan juga membuat sulit bagi pabrik untuk memperkirakan produktivitas mereka, karena hal ini memengaruhi perhitungan indeks K. Defris juga mengungkapkan bahwa pihaknya terlibat dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2018 yang menjadi acuan dalam penetapan harga TBS. Mereka mengusulkan perubahan persyaratan rendemen minimum dari 12% menjadi 8%, dengan harapan dapat memberikan penyemangat bagi petani plasma yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.

Sumber : sawitindonesia.com