Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. (Foto: jambiprov.go.id).

Jambi, HAISAWIT – Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha sawit atas pencapaian besar dalam membangun industri berkelanjutan.

Berdasarkan data IPB, perkebunan sawit di Jambi dinilai terbaik nasional dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Al Haris dalam acara Pelantikan GAPKI Cabang Jambi Periode 2025–2030, Kamis (8/5/2025), di Swisbell Hotel Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menyorot peran penting sektor sawit terhadap pencapaian target SDGs di Provinsi Jambi.

"Kami mengapresiasi kinerja dan pencapaian luar biasa perkebunan sawit di Jambi. Berdasarkan data IPB, perkebunan kelapa sawit di Jambi merupakan yang terbaik secara nasional dalam hal implementasi SDGs, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di sektor ini. Temuan riset kami pun menunjukkan kesimpulan yang sama: Jambi memiliki model pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terbaik di Indonesia," ujar Gubernur Al Haris, dikutip dari laman Pemprov Jambi, Rabu (04/06/2025).

Pemerintah Provinsi Jambi kini memfokuskan langkah strategis pada efisiensi produksi dan distribusi CPO.

Gubernur menyampaikan langkah konkret telah dilakukan, termasuk membahas optimalisasi pelabuhan dengan Menteri Perhubungan.

"Kami tengah fokus mempersingkat rantai produksi. Kemarin saya telah beraudiensi dengan Menteri Perhubungan di Jakarta untuk memaksimalkan pelabuhan lokal guna ekspor CPO dan batubara. Pelabuhan Muara Sabak telah beroperasi untuk CPO, dan lelang percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung segera dilakukan atas arahan Menteri Perhubungan," kata Al Haris.

Langkah ini diyakini dapat memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing CPO asal Jambi di pasar global.

"Dengan demikian, CPO tidak lagi harus melalui Dumai dan lokasi lain yang menambah biaya dan waktu tempuh. Kami mendorong agar seluruh CPO dapat diekspor melalui pelabuhan lokal, sehingga jarak tempuh dan biaya operasional perusahaan dapat ditekan. Selain itu, kami berharap pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah," lanjut Al Haris.

Selain membahas infrastruktur, Al Haris juga menyinggung soal soliditas GAPKI di tingkat daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Dari 185 perusahaan sawit yang tercatat di Provinsi Jambi, hanya 37 yang aktif sebagai anggota GAPKI.

Pemerintah mendorong peningkatan partisipasi industri sawit dalam organisasi tersebut guna memperkuat sinergi dan pengelolaan industri sawit daerah.

Sementara itu, IPB merilis data bahwa model sawit berkelanjutan di Jambi menjadi rujukan terbaik secara nasional.

Penilaian itu berdasarkan implementasi SDGs oleh pelaku usaha sawit di provinsi tersebut yang dinilai konsisten dan terukur.

Hasil riset ini sejalan dengan pandangan pemerintah daerah yang ingin menjadikan Jambi sebagai contoh pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia.***